Banda Aceh, Djatifm.com

Agenda pembangunan demokrasi dan perdamaian Aceh yang memasuki tahun ke lima MoU Helsinki menjadi suatu periode yang mendebarkan bagi perwujudan masa depan Aceh yang lebih baik. Wacana pengembangan demokrasi baru Aceh, masih ditandai dengan suatu kecurigaan oleh kekuasaan.Tantangan pembangunan demokrasi Aceh yang baru tumbuh,  agar dapat diperkuat dengan menumbuhkembangkan wacana pengembangan demokrasi ke-acehan dan keberlangsungan praktek demokrasi. Melihat fenomena perkembangan demokrasi di Aceh saat ini, maka dibutuhkan sebuah agenda konsolidasi masyarakat sipil dalam pengembangan skenario atau strategi untuk pembangunan demokrasi Aceh.

Sengkarut konflik regulasi antara eksekutif dan legislative yang tak berujung menyeret masyarakat luas kearah mobilisasi massa dari para pihak yang terus saja mengkampanyekan kepentingan-kepentingan kelompok masing-masing.

Relasi antar partai politik dan rakyat juga melemah, hubungan yang terjadi lebih bersifat praktis ketika pemilu akan berlangsung dan minimnya peran dialogis yang diwacanakan oleh partai politik dengan melibatkan rakyat. Berbagai relasi antar aktor demokrasi tersebut seyogyanya dapat mempunyai relasi dalam bidang perencanaan, implementasi dan fungsi kontrol. Ketiga elemen diatas akan akan menjadi kuat jika pemerintah membuka ruang partisipatif bagi keterlibatn masyarakat sipil sehingga dengan adanya akses maka ketiga proses di atas akan berjalan maksimal.S tagnansi demokrasi Aceh mulai dirasakan ketika banyak pihak menaruh harapan tinggi kepada aktor-aktor pembaru demokrasi Aceh, ketika harapan tersebut tidak mampu membawa ke arah perubahan pembangunan Aceh yang signifikan.

Dukungan  publik pun secara otomatis akan tidak sama besarnya dengan dukungan yang diperlihatkan ketika awal modal perdamaian dirasakan oleh rakyat. Banyak peristiwa-peristiwa paska MoU Helsinki yang melukai perasaan publik, memperlemah relasi politik antar kelompok pemangku kepentingan. Terlebih ketika suara-suara kritis sejumlah kalangan, disikapi dengan secara reaksioner dengan cara-cara yang berbentuk intimidasi. Kesemuanya itu turut menyumbang terhadap menurunnya persentase dukungan politik publik atas usaha-usaha mempermulus agenda politik terkait MoU yang masih harus dituntaskan oleh para pihak.

Diskusi lintas kelompok dan lintas profesi (Partai Politik/Tokoh Politik, Ulama, OMS, Akademisi, Kelompok profesi, kelompok perempuan dan mahasiswa yang digagas oleh Katahati Institute dan AJMI pada tanggal 12 November 2011 menghasilkan beberapa rekomendasi untuk demokrasi bagi kesejahteraan:

1. Mendorong para pihak elit politik di Aceh untuk membangun rekonsiliasi politik demi kepentingan masyarakat.
2. Mendorong tokoh agama dan cendikiawan untuk memediasi para pihak dan menjadi kelompok penyeimbang dalam kondisi politik hari ini.
3. Mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi dengan ajakan dan seruan yang dapat mengganggu proses pilkada dan perdamaian.
4. Menghimbau eksekutif dan legislatif agar kembali menjalankan program-program pembangunan yang mensejahterakan rakyat daripada larut dalam momentum pilkada.
5. Mendorong peran media  untuk mengedepankan jurnalisme damai dalam pembentukan opini yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak, karena peran media juga sebagai pilar demokrasi.